Pembagian Bantuan Pelampung pada Nelayan Era Bupati Lama Picu Polemik

Memontum Jember – Ribuan pelampung bantuan kepada nelayan peninggalan Bupati Faida tiba-tiba dibagikan oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember.

Informasi pembagian pelampung ini terkesan sembunyi-sembunyi. Awak media mengetahui informasi tersebut dari foto-foto kegiatan pembagian yang beredar melalui pesan jejaring whatsapp (WA), Kamis (08/04).

Baca juga:

• KPU Kota Malang Susun Persiapan Debat Pertama Paslon Pilkada Kota Malang 26 Oktober
• Perkuat Integritas Kades, Pemkab dan Kejari Probolinggo Gelar Jaksa Jaga Desa
• Presiden dan Wapres Gelar Jamuan Santap Siang bersama Sebelum Purna Tugas bersama Menteri dan Lembaga
• Tingkatkan Pembangunan Fasilitas Olah Raga, Pemkot Malang Susun Desain Olah Raga Daerah
• Resmikan Bandara Dhoho Kediri, Menko Luhut Sebut Bandara Dhoho Proyek Percontohan Pertama Skema KPBU

Pembagian pelampung berstiker mantan Bupati Faida dan Wabup Abdul Muqit Arief itu akhirnya memicu polemik.

Ketua Komisi C David Handoko Seto yang selama ini menyoroti bantuan ribuan pelampung meradang. Menurut David pembagian pelampung tersebut layak dihentikan karena belum jelasnya data nelayan penerima.

”Kalau bicara dibagikan antara jumlah sasaran dan jumlah pelampung yang dibagikan belum fix,” kata David saat dikonfirmasi Kamis (08/04).

“Dinas Perikanan saja kita tanya jumlah nelayan dan jumlah pelampungnya jauh lebih banyak jumlah pelampungnya. Nelayan kita itu tidak sampai 17 ribu, pelampung itu jumlahnya 50 ribu, intinya kalau dibagikan habis kepada siapa,” tambahnya dengan nada bertanya.

David juga menyesalkan pelampung tersebut masih tertempel foto Bupati dan Wabup lama. Seharusnya stiker yang menempel harus dilepas terlebih dahulu sebelum dibagikan. ”Walaupun itu aset pemerintah namun pada hari ini posisi pemerintahan sudah berbeda,” ucapnya.

David khawatir masyarakat berfikir pelampung tersebut jasa bupati lama. ”Jangan-jangan masyarakat berfikir ini jasanya Bu Faida Bupati dahulu, walaupun pengadaannya pada waktu itu. Kalau waktu itu sasaran sudah ada kenapa tidak dibagikan waktu itu,” kata politisi dari Partai Nasdem itu.

Masih menurut David, jika aset tersebut harus dibagikan seharusnya semua aset berupa bantuan kepada masyarakat harus dibagikan semua.

”Kalau ngomong aset masih banyak aset atau barang bantuan yang seharusnya dibagikan, sampai hari ini tidak dibagikan seperti alat salon, ribuan tenda dari Satgas Covid-19 dan barang-barang yang ada di Gudang Wirowongso dibagikan juga. Biar kosong itu gudang dan diisi barang lain,” tegas David.

Sebagai Ketua Komisi C, David akan memanggil para pihak termasuk Sekda dan Kepala Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan (Disperikel) untuk melakukan rapat dengar pendapat (hearing) pekan depan. ”Kita akan panggil semua pihak termasuk Sekda dan Disperikel pekan depan,” tegasnya. (rio/ed2)