Pemkot Ngotot Pungut Pajak PKL, Machmud: Beri Peluang, Bukan Hantui Pungutan

Renaca pemberlakuan pajak oleh pemkot, tegas Machmud, membuat gaduh masyarakat bawah yang berprofesi sebagai PKL. Dia minta pemkot tidak semakin membuat resah warga Surabaya yang strata ekonominya menengah ke bawah. Ia menyarankan pemkot untuk genjot sektor pajak lain. Bukan malah menekan pedagang kecil.

“Pajak diberlakukan, harga jual menu PKL naik. Imbasnya ke masyarakat konsumen PKL. Yang benar saja. PKL harus bersatu. Kalau bisa pemkot tidak mengacu argumen pemerintah tentang pajak, supaya tidak memungutnya,” harapnya.

Ketua DPRD Surabaya, Armuji, saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Surabaya mengaku belum mempelajari pajak PKL. “Kalau pajak PKL belum tak pelajari. Maaf ya,” kata Armuji sambil terburu-buru akan meninggalkan DPRD Surabaya.

Terpisah, Ketua Koperasi PKL Gaza Mandiri di Jalan Sarjana Semolowaru Kecamatan Sukolilo, Achmad Lilah Wijanarko mengatakan, pihaknya tidak setuju apabila pajak dikenakan ke PKL.

“Anggota kami ada 50 pemilik lapak. Selama ini mereka sudah terbebani sewa lapak bulanan ke pemilik lahan. Belum lagi bayar retribusi air dan listrik. Sementara banyak diantara PKL yang terikat kontrak utang-piutang dengan bank. Belum semua anggota saya punya rumah sendiri, banyak yang kos. Kalau pajak diberlakukan, otomatis menambah beban pengeluaran,” kata Lila yang merupakan tokoh PKL di ‘Jalur Gaza’, yakni sentra PKL antara Kampus Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

Lila minta pemkot betul-betul mengkaji ulang rencana, dan mengajak PKL di lintas wilayah se Surabaya untuk bicara. Tidak bisa serta merta diberlakukan. (est/ano/yan)

Laman: 1 2