PPKM Diperpanjang, Pelaku UMKM Keluhkan Pendapatan

Memontum Surabaya – Dampak pemberlakuan dan perpanjangan PPKM Level 4 Jawa-Bali berpengaruh pada perkembangan usaha UMKM di Surabaya. Hingga saat ini, banyak pelaku UMKM yang mengeluh usahanya tersendat karena sepinya pembeli. Bahkan, banyak pula UMKM yang berhenti produksi sementara waktu.

Salah seorang pelaku UMKM di wilayah Krembangan-Surabaya, Tien Iswanti (53), mengaku jika usaha Wedang Songo dan Ayam Kriwil miliknya menurun drastis selama PPKM. “Ya, selama PPKM ini yang jelas perekonomian atau income menurun drastis,” ujar Tien, Minggu (08/08) tadi.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Dirinya menyebutkan, sebelum PPKM diberlakukan pemerintah, usaha miliknya selalu ramai. Pesanan baik dari perusahaan, instansi pemerintah ataupun masyarakat umum, cukup banyak atau lumayan.

“Biasanya yang pesan dari perusahaan dan rumah tangga. Satu hari, wedang Songo dan Rice Bowl, perkiraan sehari 60 sampai 65 bowl. Tetapi sekarang, sama sekali tidak ada pesanan selama PPKM,” ungkapnya.

Kondisi tidak jauh berbeda, pun dirasakan pemilik UMKM Cokelat, Nur Aisah. Dirinya mengaku, kalau pendapatan selama PPKM sedikit dan mengganggu usahanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno, saat dihubungi terpisah mengaku turut prihatin atas tersendatnya usaha para pelaku UMKM. Dirinya berharap, kondisi ini mendapat perhatian khusus pemerintah kota.

“PPKM Level 4 ini, Dinas Koperasi maupun Dinas Perdagangan untuk mensupporting lebih UMKM. Sehingga, perekonomian bisa berkembang, hidup dan tetap eksis,” kata Anas.

Menurutnya, perhatian khusus pemerintah terhadap pelaku UMKM, diharapkan mampu bisa mendongkrak perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena UMKM merupakan ekonomi kerakyatan, yang memiliki produk lokal.

“Dalam kondisi seperti ini, UMKM harus diberi support yang lebih, karena tingkat ekonomi dasar adalah UMKM,” tuturnya.

Selama PPKM ini, dirinya mengaku terus berkeliling menemui pelaku UMKM di tiap kecamatan, untuk memastikan perkembangan usaha mereka. (ade/sit)