Ratusan Guru Honorer di Lamongan Gelar Demo, Ajukan 6 Tuntutan

Kepada bupati Lamongan, para guru honorer ini juga menuntut untuk diberi kesempatan sertifikasi bagi Guru Honorer melalui Pemberian SK Bupati. Tanpa sistem ini, kata para guru, menghambat para guru untuk lolos program sertifikasi.

“Kepada anggota DPRD Lamongan, kami menuntut untuk dibentuk Pansus Raperda tentang Honorarium GTT/PTT bagi GTT/PTT dilingkungan Dinas Pendidikan Lamongan,” tandasnya.

Dalam orasinya, para guru ini juga menceritakan penderitaan mereka selama menjadi guru berstatus GTT. Semua pejabat dan aparat yang ada di negara ini termasuk anggota dewan bisa seperti sekarang karena guru.

“Guru tidak tetap (GTT) adalah bentuk perbudakan modern, karena para GTT sudah puluhan tahun mengabdikan diri, tapi tidak ada penghargaan bagi guru honorer,” ucapnya.

Orasi pun, juga dilakukan secara bergantian oleh perwakilan masing – masing kecamatan. Beragam poster menarik juga mewarnai aksi para guru honorer ini diantaranya adalah Pemda Berikan Kami Upah yang Layak!!!, Gaji Sakmene Kapan Rabine, Honorer No CPNS Yess!!!, BBM Rp 10 Ribu Gaji Rp. 5 Ribu perhari.

Sementara itu, ketika para perwakilan massa ini diterima oleh pejabat terkait. Massa guru ini juga melanjutkan dengan orasi dan juga bernyanyi bersama-sama.

“Jika tidak ada kejelasan nasib bagi honorer katagori K2 maupun honorer non katagori, kami akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi. Ada sebanyak 2.962 guru non katagori (honorer) dan 838 guru katagori (K2),” ungkap Wasiran.

Aksi para guru ini pun berakhir damai ketika para pejabat terkait berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para guru. Polisi juga tetap bersiaga mengamankan aksi para guru hingga aksi berakhir. (ifa/zen/yan)

Laman: 1 2