Toyo University Jepang Dukung Pembangunan Gedung Terpadu dan RSUD Barat

Memontum Sidoarjo—— Toyo University Jepang mendukung rencana Pemkab Sidoarjo untuk membangun gedung terpadu dan Rumah Sakit Barat (Krian) dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dukungan itu salah satunya diwujudkan dalam bentuk kajian mendasar dan mendalam.

Dalam kunjungannya ke Sidoarjo, tim yang dipimpin Sam Tabuchi, Direktur Asia Public Private Partnership (PPP) Toyo University ini, sebelumnya sudah mengunjungi RSUD Sidoarjo, Puskesmas Krian, dan lahan yang bakal dibangun RS Sidoarjo barat di Krian. Selain itu, juga mengunjungi lokasi untuk gedung terpadu.

“Kami memberikan support penuh untuk kajian, penelitian dan skema anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung terpadu dan RS barat. Tapi, semua keputusan ditangan Pemkab Sidoarjo,” terangnya kepada Memo X melalui penerjemahnya di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu (12/09/2018).

Selain itu, Sam Tabuchi bersama delapan orang lainnya dari Toyo University bertemu Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan hasil kajian gedung terpadu dan RSUD barat. Paparan ini terkait 7 kali hasil kajian tim Toyo University Jepang untuk kedua proyek besar itu.

“Gedung terpadu bukan hanya untuk perkantoran. Melainkan bisa untuk pusat bisnis mulai mall maupun pusat bisnis lainnya termasuk hotel. Ini sudah diterapkan di negara-negara maju. Tinggal kami mensupport negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filiphina dan lainnya. Jadi gedung terpadu bisa disewakan ke swasta untuk usaha,” imbuhnya.

Sedangkan dari segi anggaran, pembangunan gedung terpadu membutuhkan dana sekitar Rp 680 miliar. Jika gedung difungsikan untuk bisnis, maka nilainya akan bertambah dua kali lipat, yakni mencapai antara Rp 1,5 sampai Rp 2 triliun.

“Pembangunan gedung terpadu maupun Rumah Sakit barat bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun dana APBD. Tapi Pemkab Sidoarjo sudah memilih untuk gedung terpadu menggunakan APBD dan Rumah Sakit barat menggunakan skema KPBU,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan pembangunan gedung terpadu dan Rumah Sakit barat harus direalisasikan. Menurutnya, dua proyek itu untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo. Apalagi, sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan rombongan serta perwakilan DPRD Sidoarjo sudah berkunjung ke Jepang.

“Perwakilan Pemkab dan DPRD Sidoarjo itu sudah melihat sendiri perkantoran pemerintah daerah yang menjadi satu dengan pusat bisnis di Jepang. Makanya gedung terpadu sangat diperlukan untuk pusat Pemkab Sidoarjo,” paparnya.

Saiful menguraikan jika gedung terpadu ditempati, maka bekas kantor instansi bisa disewakan ke pihak swasta. Otomatis, selain gedung terpadu yang bisa digunakan untuk pusat bisnis, aset pemkab lainnya bisa disewakan dan bisa menghasilkan PAD.

“Pembangunan Rumah Sakit barat dengan model KPBU itu solusi terbaik. APBD Sidoarjo bisa digunakan untuk pembangunan lainnya,” katanya.

Ditanya soal penolakan DPRD Sidoarjo, Saiful mengaku tidak tahu menahu. Baginya, pihaknya membangun untuk masyarakat Sidoarjo.

“Kami optimis jika kedua proyek itu bisa segera terwujud,” pungkasnya. Wan/yan