Tunggu Perpres, Bondowoso Sudah Bukan Daerah Tertinggal

Memontum Bondowoso—Setelah bertahun tahun dinyatakan sebagai daerah tertinggal, Bondowoso kini tidak lagi dinyatakan sebagai daerah tertinggal. Sebagai konsekuensinya, Bondowoso tidak akan lagi mendapatkan alokasi dana ketertinggalan dari Kementerian Desa (Kemendes) RI.

Demikian hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati, siang kemarin. “Secara angka angka, Bondowoso sudah bukan lagi menyandang status daerah tertinggal. Angka angka yang saya maksudkan adalah angka angka yang menjadi salah satu indikator daerah tertinggal sebagaimana yang ditetapkan oleh Dirjen PDT. Namun secara formal hal itu harus dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Nanti Presiden RI akan menyampaikan mana saja daerah yang masih masuk dalam katagori tertinggal dan Bondowoso sudah bukan lagi daerah tertinggal,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, selama ini Bondowoso sudah banyak mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah tingkat kesenjangan ekonomi, angka kemiskinan yang semakin rendah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten tetangga.

“Semua prestasi itu adalah hasil jerih payahnya semua masyarakat Bondowoso. Ini adalah jerih payah kita. Kita telah banyak melakukan perubahan yang lebih baik. Meski demikian, masih ada pihak pihak tertentu yang menilai dengan penilaian kurang baik. Ada anggapan bahwa Bondowoso itu sebagai daerah paling miskin, padahal tidak, biarkan saja. Ada yang bilang Bondowoso diperingkat nomer satu daerah tertinggal, dan menjadi daerah tertinggal sejak 2015, itu juga ada yang bilang demikian, biarkan saja karena kita memang harus berbicara sesuai dengan fakta dan data,” jelasnya.

Dalam membangun Bondowoso, saat ini harus ada paradigma baru yakni program yang harus berorientasi pada prioritas program. Program prioritas ini hendaknya bersifat holistik, tematik dan integratif.

“Pembangunan Bondowoso ke depan harus menitikberatkan pada penyelesaian persoalan tertentu dengan lintas program sehingga bermanfaat secara maksimal dan sesuai dengan identifikasi masalah baik internal maupun eksternal.

“Jangan menyusun program secara asal asalan dan sesuai keinginan, karena jika demikian, akan banyak keinginan, melainkan harus selektif dan dilakukan skala prioritas, tidak bersifat keinginan melainkan diproses melalui RPJMD dan RPJP,” katanya.

Ia juga berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menangkap peluang untuk mengembangkan daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Jaka Jatim Jamharir mengatakan bahwa sangat sulit menemukan Bupati sekaliber Amin Said Husni. bupati, Amin, kata Jamharir merupakan sosok Bupati yang visioner dan paling mengerti bagaimana membangun Bondowoso.

“Sangat sulit menemukan Bupati seperti beliau dan Bondowoso akan kehilangan seorang Bupati yang sangat kreatif,” terangnya. (Cw1/nay)