Dinkes Kota Malang jadi OPD Pertama Dievaluasi DPRD Terkait Covid-19

Memontum Kota Malang – Legislatif terus lakukan pengawasan terhadap Pemerintah (Pemkot) Malang dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Setelah melakukan rakor evaluasi bersama Satgas Covid-19, Jumat (30/07) lalu, DPRD Kota Malang kembali mempertajam dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus menangani Covid-19. Dikatakan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, setidaknya ada 4 OPD yang akan ia undang, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Rakor evaluasi bersama Satgas Covid-19 Kota Malang dan OPD terkait adalah bagian dari kami merespon apa yang terjadi di lapangan. Kemarin (10/08) kami undang Dinkes Kota Malang bersama dengan Public Safety Center (PSC) 119,” ujar Made, Rabu (11/08).

Baca Juga:

• Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Buring, Penataan Parkir Jadi Evaluasi Dishub Kota Malang
• Pembentukan Pimpinan DPRD Kota Malang, Baru Satu Parpol Pastikan Nama
• Implementasikan Program Pengelolaan Sampah LSDP, Kota Malang Diusulkan Anggaran Rp 187 Miliar

Ia berharap melalui rakor evaluasi, OPD terkait mampu memberi penjelasan yang lebih teknis kepada 45 anggota dewan.

“Sehingga kami mendapat gambaran yang konkrit terkait dengan penanganan. Jadi ini juga bagian dari menyatukan informasi dan penyampaian beberapa masukan-masukan untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang,” kata politikus PDI-Perjuangan itu.

Lanjut Made, beberapa hal menjadi poin yang paling disorot oleh DPRD dalam evaluasi dengan Dinkes Kota Malang. Antara lain carut marutnya data vaksinasi, dimana ternyata capaian yang diinfokan Dinkes adalah vaksinasi yang berasal dari kuota Pemkot Malang. Yang artinya, jumlah warga Kota Malang yang divaksin pada beberapa event serbuan vaksin oleh TNI/Polri belum masuk pada data capaian vaksinasi Pemkot Malang.

“Kemudian bagaimana penanganan isolasi mandiri (isoman) dan pemulasaraan jenazah juga menjadi catatan kita,” imbuh Made.

Sorotan tentang vaksinasi ibu hamil pun juga tak kalah ditekankan oleh beberapa anggota dewan. Pasalnya, dari 5.534 ibu hamil di Kota Malang, legislatif mencatat ada setidak 35 yang sudah terpapar Covid-19.

“Nah kita tadi mendapat beberapa informasi tentang bagaimana penanganan terhadap ibu hamil, terutama untuk vaksinasi. Kami harap ibu hamil benar-benar dapat perhatian, karena kita tidak mau mereka mendapat vaksin yang tidak pas untuk beliau dan bayinya,” tegas Made.

Disamping itu, pria yang juga bertugas sebagai Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kota Malang merasa tertampar akibat hasil evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 oleh Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Yang mana Kota Malang disebut masih bermasalah dalam hal penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

“Hal itu juga menjadi catatan dan membuat kita tertampar, masa sekelas Kota Malang sampai harus ditangani oleh Menko Marves langsung. Berarti itu kan sebenarnya ada sesuatu yang salah di Kota Malang, yang harus segera kita sadari dan terima,” jelasnya.

Meski begitu, sikap positif pun diambil Made, ia berharap agar penanganan Covid-19 di Kota Malang bisa lebih tajam.

“Ya sudah kita ikuti saja dan ambil positifnya kalau pusat mau turun di Kota Malang. Kita harapkan penanganan Covid-19 di Kota Malang lebih baik dan lebih tajam untuk memotong garis penyebaran,” ujar Made. (mus/ed2)