Pengawasan Internal Lemah, PUPR Layak Dievaluasi

Memontum Bondowoso—-Sejumlah pekerjaan program pembangunan yang bermuara dari Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso kembali mendapatkan sorotan tajam dari publik. Setelah kasus buruknya pekerjaan irigasi “Sepanjang -panjangnya” beberapa waktu lalu mencuat di media sosial dan online, kini kasus serupa kembali menghiasi dunia Maya. Beberapa foto program irigasi milik PUPR kembali terpampang dan menjadi sorotan publik di media sosial dan online bahkan media cetak.

Tik Tok salah satu anggota fraksi PDIP, Bambang Kupang (BK) di salah satu media grup WhatsApp adalah sebagai sebuah perlambang masih banyak program infrastruktur yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah serta perlunya meningkatkan pengawasan secara menyeluruh dalam pelaksanaan program pembangunan agar dana yang digelontorkan oleh pemerintah benar-benar mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya.

Dalam unggahannya di media sosial itu, BK sapaan akrabnya memblejeti sejumlah pekerjaan infrastruktur yang memiliki kualitas tidak memadai. Ia juga mengkritisi umur proyek yang hanya seumur jagung. Kata dia, jika umur proyek hanya sebatas umur jagung, maka bangsa ini tidak butuh waktu lama untuk menjadi bangsa yang bangkrut.

Oleh karena itu, BK senyatanya menginginkan agar semua komponen masyarakat juga ikut melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan. Ia juga mengimbau agar pengawasan dilakukan secara mendalam.

Menanggapi hal ini, ketua DPD Jaka Jatim, Jamharir mengungkapkan bahwa Tik Tok BK di sejumlah media sosial itu tidak boleh dianggap sebagai bentuk nyinyir melainkan harus dianggap sebagai lonceng peringatan bagi semua pihak agar dijadikan sebuah pelajaran dan bahkan seharusnya menjadi perhatian semua pihak baik pengawasan dari dalam maupun menjadi perhatian pihak terkait. Hal itu agar ke depan, pelaksanaan pekerjaan program pembangunan lebih ditingkatkan lagi baik kualitas maupun kuantitas.

“Ya patut dijadikan sebagai sebuah peringatan bagi semua. Memang tidak semua pekerjaan itu tidak seperti yang diunggah pak BK namun jika yang tidak baik itu dibiarkan dan malah dibela, maka tentu ini juga sangat tidak baik. Selama ini kan kita hanya mendengar berita baiknya saja. PUPR hanya terkesan menampilkan berita-berita yang menarik sementara disisi lain ada kain yang robek,” jelasnya.

Jaka Jatim juga menyarankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya layak untuk dievaluasi termasuk juga PUPR sebagai sebuah pembelajaran bahwa kain yang robek itu perlu sesegera mungkin untuk dijahit. (mmx/yan)