Terkait Dugaan Korupsi Bupati, Kepala BPKAD Serahkan Berkas

Memontum Malang – Guna melengkapi berkas pemeriksaan oleh tim Komisi Pemberantas Korupsi(KPK), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena menyerahkan berkas ke Polres Malang Selasa (16/10/2018) siang tadi.

“Sabtu lalu kan saya sudah diperiksa. Nah ini diminta datang lagi untuk melengkapi dokumen yang diminta KPK, ” ujar Willem.

Sambil membawa tumpukan dokumen,Willem kembali menjelaskan, bahwa dokumen yang ia bawa adalah data dan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tambahnya, SP2D ini adalah surat pencairan dana dari BPKAD kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan proyek atau program yang dijalankan.

Tak hanya itu, Willem juga menyerahkan dokumen tentang Dasar Plafon Anggaran (DPA). Ia menambahkan perihal kedua dokumen tersebut, masuk kedalam tahun anggaran 2010 hingga 2013.

“SP2D yang ini beda lagi, daftar plafon anggaran. Penyerahan tahun 2010 sampai 2013,” ulasnya.

Dokumen yang ia bawa juga masih terkait rekapitulasi SP2D Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM). Tahun anggaran mulai 2010 hingga 2013.

Juga ditegaskan, data dan dokumen yang diberikan terkait dengan DAK tahun 2011 Dinas Pendidikan, mencakup laporan keuangan soal alat peraga, buku, sarana olahraga dan penunjang pendidikan lainnya.

“Khusus disdik sesuai fokusnya. Alat peraga ada buku alat olahraga dan lain-lain. Kan fokusnya memang di sana, ” ulasnya.

Juga sedikit menceritakan suasana ketika ia diperiksa KPK saat itu. Sebanyak delapan terlontar dari mulut para penyidik KPK yang harus dijawab olehnya. Sebelum menjawab pertanyaan, ia disumpah terlebih dahulu oleh tim KPK.

“Sudah ada BAP dan sumpah soal pertanggungjawaban mengenai keterangan. Semua saksi disumpah kala itu, sebanyak delapan pertanyaan harus saya jawab habis, ” tuturnya.

Soal pemeriksaan terhadap dirinya dan polemik yang menimpa Bupati Malang Rendra Kresna, Willem mengaku menuruti apapun hasil yang ditetapkan oleh KPK. (sur/sos)