APBD 2018 Kabupaten Malang Dibahas Bupati dan Dewan Hingga Jelang Subuh

Memontum Malang— Rapat paripurna persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Malang dan Bupati Malang terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Malang Tahun 2018′, dibahas ‘melebihi batas’, Jumat (1/12/2017) dini hari.

Maklum, selain pelaksanaannya baru dilangsungkan sekitar pukul 01.58 atau rampung menjelang Subuh, dari agenda semula Kamis sekitar pukul 13.00. Lokasi rapat pun, dilakukan di Pendopo Agung Kabupaten Malang atau bukan di gedung DPRD Kabupaten Malang.

Cukup alotnya pembahasan, tidak terlepas dari adanya tarik ulur usulan yang berpengaruh kepada penganggaran. Salah satu dari poin itulah, yang kemudian tertuang dalam 14 fokus hasil bahasan DPRD Kabupaten Malang, yang disampaikan melalui juru bicara Rahmat Kartala.

“Pada pembahasan RAPBD tahun 2018 ini, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus. Pertama, Dinas Pendidikan anggaran untuk ujian sekolah sebesar Rp 1,515 milyar dan tambahan belanja langsung Rp 3 milyar. Kedua, program bantuan ternak Dinas Peternakan dianggarkan Rp 1 milyar. Ketiga, Dinas Pertanahan diberikan anggaran Rp 37 milyar,” kata juru bicara anggota DPRD Kabupaten Malang itu.

Poin keempat, tambahnya, pembangunan Pasar Tumpang dan Pasar Sumedang diharapkan selesai pada tahun ini dengan diberikan tambahan anggaran Rp 10 milyar. Kelima, untuk mendukung kegiatan Hari Jadi Kabupaten Malang telah dianggarkan total sebesar Rp 1,045 milyar. Ke enam, program smart city dan command center telah dianggarkan Rp 9 milyar.

“Fokus ke tujuh, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air diberikan tambahan belanja langsung Rp 18 miliar. Delapan, Dinas Perhubungan diberikan tambahan sebesar Rp 5,002 milyar. Sembilan, Bagian umum diberikan Rp 500 juta untuk pembangunan lift dan renovasi bis Rp 1,5 milyar,” tambahnya.

Untuk kegiatan Pilkades tahun 2018, ujar Rahmat, untuk 32 desa pada tahap persiapan sebesar Rp 1,760 milyar dan tahap pelaksanaan sebesar Rp 480 juta. Fokus 11, penambahan anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 10, 922 milyar untuk belanja langsung. Poin 12, program hibah air minum sebesar Rp 2 milyar.

“Fokus ke 13, Dinas catatan sipil dianggarkan untuk peralatan dan mesin sebesar Rp 430 juta dan fokus terakhir atau 14, pembangunan plengsengan untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp 800 juta,” terangnya dalam pembacaan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Malang.

Usai membacakan hasil bahasan yang sebelumnya dibuka Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, dengan menjelaskan keanggotaan dewan yg hadir. Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna, pun memberikan penjelasannya.

Termasuk, soal rapat paripurna yang pernah dilakukan serupa di tahun 1997 lalu.

“Sebenarnya, rapat ini sudah dimulai tadi sore. Namun, karena tidak selesai, akhirnya dilanjutkan terus,” katanya. (sit/yan)