BP2D Targetkan Penerimaan Pajak 2023 Rp 1,5 Triliun

“Perkuat jasa dan perdagangan, sehingga seluruh aspek naik. Income perkapita masyarakat kita naik, kesejahteraan naik, pertumbuhan ekonomi naik simultan, dan inflasi terkontrol. Intensifikasi dan ekstensifikasi terus diperkuat, karena godaan cukup besar untuk tahu sama tahu,” tandas suami Widayati Sutiaji ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto menyampaikan, target capaian pajak yang diberikan oleh Pemkot Malang tahun 2019 kali ini adalah sebesar Rp. 500 miliar.

Ade Herawanto, aksi free style menggunakan sepeda BMX. (rhd)

“Kalau tahun 2018 kemarin Rp. 400 miliar, jadi bertahap tahun ini Rp. 500 miliar, tahun depan Rp. 600 miliar, dan tahun 2021 bisa capai Rp.1 triliun,” kata Ade.

Pendapatan pajak tersebut, lanjut penghobi olahraga ekstrim ini, tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Pemkot Malang ataupun untuk kelompok atau golongan tertentu.

Walikota Malang Sutiaji dan Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko, sebagai Panutan Pajak membayar pajak lebih dulu. (rhd)

“Pajak yang kami kumpulkan bukan untuk Pemkot Malang, bukan untuk pemerintah Indonesia, tetapi untuk masyarakat kota Malang,” terang Sam Ade, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Ade menyatakan, dalam kegiatan Panutan Pajak, dan Launching Pajak Daerah 2019, serta Launching SPPT PBB Tahun 2019, maka SPPT PBB 2019 secara resmi juga didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia.

Animo masyarakat menyerbu mobile SAMPADE. (rhd)

Dalam kesempatan tersebut, BP2D dan Walikota Malang Sutiaji, menandatangani MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kejaksaan Kota Malang, TP PKK, Kanwil DJP Jatim III, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Jatim, BRI, BNN, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), KPP Malang Selatan dan KPP Malang Utara, PHRI, REI, APPERSI, Arema FC, FKPPI, dan PPMR.

Sementara bagi masyarakat dan undangan yang hadir, jika membayar PBB di lokasi launching, atau membawa SPPT PBB tahun 2018, mendapat hadiah souvenir menarik. (adn/gie)

Laman: 1 2