Debat Paslon, Proses Awal Penyerahan Hak Kekuasaan Rakyat

Penulis: Januar Triwahyudi/Pemred Memontum.com

Ketika saya menuliskan ini, Pilkada Serentak memasuki tahapan debat paslon (pasangan calon). Bahkan beberapa KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sedang mempersiapkan debat paslon untuk yang kedua kalinya.  Di beberapa daerah, debat paslon berlangsung dengan baik. Masing-masing paslon bisa tampil sesuai dengan skenario konstitusi. Mereka mampu menunjukkan kualitas sebagai calon pemimpin.

Visi misi juga dengan lugas disampaikan. Ini menjadi penting diketahui konstituen, karena visi misi dan program akan dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), ketika paslon telah menjabat sebagai kepala daerah. Maka debat paslon ini, sesungguhnya adalah tahapan krusial bagi paslon.

Karena pada saat itu, rakyat akan menilai langsung kesiapan paslon untuk mengendalikan arah pembangunan. Apakah sekedar wacana, apakah nantinya bisa menyentuh kepentingan umum atau sekedar janji manis, dari paslon kepala daerah. Bahkan pada saat debat ini, sejatinya rakyat bisa menilai dari bahasa tubuh, apakah paslon itu sudah siap atau dipaksakan sebagai paslon, atau bahkan dipasangkan asal-asalan.

Sebegitu pentingnya bahasa tubuh dan penampilan paslon saat debat paslon, saat menjawab pertanyaan pun, mereka harus nyambung denga visi misinya. Kedua paslon harus mampu saling mengisi. Ibarat pertandingan olahraga beregu, maka pada saat debat dan menjawab pertanyaan, harus bisa saling menguatkan. Team work harus dinampakkan, meskipun sebatas kesan. Karena tidak yang namanya superman di dunia nyata, yang dibutuhkan adalah super team.

Bagaimana rakyat bisa memberikan kontrak politik, jika kesan di awal paslonnya sudah ngalor dan ngidul. Bagaimana rakyat akan bersedia menyerahkan hak kekuasaan memimpin pada paslon, jika satunya ke timur, satunya malah ke barat. Ini sebuah konsekuensi logis bagi calon pemimpin daerah. Termasuk pejabat publik lainnya. Maka tidak ada lagi kata pembenar, jika paslon kepala daerah, wakil rakyat, pemimpin, pejabat, adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah.

Frame ini yang harus dihapus dari benak kita. Karena ketika seseorang meniatkan diri menjadi kepala derah, wakil rakyat, pemimpin, pejabat, birokrat ASN (Aparat Sipil Negara) saat itu pula dia harus siap berdiri di atas amanah kekuasaan rakyat. Bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, akan memberikan sebagian kemerdekaan haknya untuk dikuasai pemimpin. Meskipun penyerahan hak rakyat ke pemimpin tidak bisa bulat sepenuhnya, tapi ada angka mayoritas di sana.

Paslon harus mampu membangun kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat bisa rela menyerahkan hak kekuasaan pada pemimpinnya. Sejatinya, itu adalah normatif. Sikap dan tindakan pemimpin yang berdasarkan hukum serta aturan, untuk menjalankan amanah. Jika itu mampu dibangun pemimpin sejak menjadi paslon dan dilakukan ketika dia menjadi pemimpin, maka segala tindakannya pasti didukung rakyat.

Ambil contoh Walikota Surabaya saat menutup lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara, di kawasan Banyu Urip. Tanpa gejolak. Padahal sebelumnya, tak ada walikota Surabaya yang berani melakukan, bahkan wacana sekalipun. Ini yang namanya prinsip. Itulah yang harus ditunjukkan paslon saat di acara debat. Rakyat butuh pemimpin yang berprinsip dan berkarakter tegas.

Seperti yang dilakukan beberapa paslon saat debat yang digelar KPUD. Mereka berani menyampaikan langsung, siap menjalankan pemerintahan yang bersih dari penyimpangan norma. Clean government. Bondowoso, paslonnya sudah berani menegaskan siap menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Inilah yang sesungguhnya ditunggu rakyat. Bukan janji, bukan wacana, bukan deretan tulisan visi misi, bukan program kerja yang menumpuk. Tapi sebuah karakter. Seorang pemimpin yang berkarakter kuat akan mampu menciptakan clean government. Membangun keyakinan dan kepercayaan masyarakat, salah satunya melalui debat paslon ini. (*)