Kadispenda Lamongan Tegaskan Kenaikan PBB Sesuaikan Kondisi Real Bangunan di Lapangan

Memontum Lamongan — Terkait adanya keluhan dari warga Lamongan mengenai naiknya Pajak Bumi Bangunan (PBB), Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Hery Pranoto menegaskan bahwa kenaikan PBB tersebut, bukanlah kenaikan, melainkan penyesuaian dengan kondisi real di lapangan.

“Karena pendataan yang lama itu terakhir 2006 itupun Lamongan dan Babat, lainnya mungkin ada yang di bawah tahun itu,” ucap Hery saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (9/4/2018).

Dikatakan Hery, perubahan PBB tersebut karena adanya pendataan ulang pada tahun 2017 lalu. “Dan terjaring di kondisi real itu, kondisi bangunan ini berubah, sementara untuk bumi tidak, hanya bangunan, kita menyesuaikan kondisi bangunan,” katanya.

Bahkan, Hery mencontohkan seperti kondisi bangunan di perumahan yang mengalami perubahan bangunan. Menurutnya, kondisi di lapangan, perumahan rata-rata berubah total, dengan bangunan yang telah menjadi rumah susun.

“Seperti di Perumahan Graha dulu hanya pajak tanah yang nilainya hanya Rp 21 ribu, sekarang bisa Rp 200 ribu, kenapa karena lantainya sudah 2 dan rumahnya tingkat tapi orang memandangnya berbeda, dari Rp 21 ribu, kok berubah menjadi Rp 200 ribu. Tapi kalau memang rumahnya itu tetap ya tetap,” terangnya.

Lebih lanjut, Hery menyebutkan kenaikan PBB tersebut, terjadi di semua kecamatan di wilayah Lamongan. Namun, masyarakat Lamongan yang mengeluhkan kenaikan PBB bisa mengajukan keberatan.

“Memang haknya WP (wajib pajak, red) itu ada tiga, bisa mengajukan keberatan, keringanan dan pengurangan,” ujarnya. Keberatan itu, tambah Hery, bisa berdasarkan luas bangunan atau tanah yang tidak sesuai.

“Kalau memang kita cek tidak sesuai, ya kita sesuaikan bisa turun. Yang kedua bangunan nilai yang terlalu tinggi kadang-kadang rumahnya sudah tahun 2000 belum pernah terdata dan baru dicek kemarin,” terang Hery yang mengaku memang ada saja warga Lamongan yang mengajukan keberatan ke Dispenda Lamongan.

“Selalu ada baik dari perorangan maupun kelompok dan tiap hari kita keliling memberikan sosialisasi,” ucapnya. Atas komplain tesebut, tambah Hery, pihaknya lantas pengecekan ke lapangan, untuk mengetahui kebenarannya.

“Jadi kalau mereka merasa tidak benar kita terbuka untuk cek lapangan,” pungkasnya. (ifa/zen/nay)