Ketua KPU Sidoarjo Minta PPK Siap Bekerja Keras dan Profesional

Memontum Sidoarjo—-    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, M Zaenal Abidin meminta seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk siap bekerja keras dan lembur. Hal ini disebabkan PPK untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim setiap kecamatan terdiri dari 5 personil, akan tetapi saat Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang pekerjaannya jauh lebih berat jumlahnya hanya terdiri dari 3 personil.

“Jangan sampai sakit, kami minta PPK jaga kesehatan. Karena tahapan Pileg dan Pilpres cukup berat serta pengolahan data sangat sulit. Ditambah lagi saat Pilgub 5 personil tapi saat Pileg dan Pilpres hanya 3 personil. Ini menunjukkan pekerjaan banyak tapi tenaganya sangat terbatas,” terang Ketua KPU Sidoarjo, M Zaenal Abidin kepada Memo X, Rabu (7/3/2018) seusai Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Sidoarjo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di kantor KPU Sidoarjo.

Selain itu, Zaenal meminta anggota PPK untuk tidak main-main atau pun memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi. Hal itu bakal mencoreng nama baik penyelenggara Pemilu seperti halnya anggota KPU yang kena OTT menerima hadiah satu unit mobil Daihatsu Sigra.

“Jangan main-main saat jadi PPK. Karena akan mencoreng nama KPU dan penyelenggara Pemilu. Saat ini menjadi

penyelenggara pemilu tak perlu pintar. Cukup punya integritas, kejelian dan ketelitihan. Ketua dan anggota harus jadi team work dan siap melayani. Karena Taqline KPU RI adalah melayani,” imbuhnya.

Bahkan jika ada warga maupun parpol membutuhkan data, lanjut Zaenal harus dilayani. Alasannya, data di KPU dan PPK harus siap dipublikasikan.

“Siap melayani data dan data bisa dipublish siapa pun demi keterbukaan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang menghadiri acara pelantikan itu menegaskan KPU dan PPK sebagai penyelenggara Pemilu harus profesional dan jujur. Hal itu bakal mempengaruhi Pengawas Pemilu dan Pemilih. Menurutnya, jika hal ini berjalan maka regulasi Pemilu tinggal dijalankan sebaik-baiknya.

“Karena semua harus mendukung dan bersinergi. Apalagi, saat ini laju demokrasi lebih cepat dibanding laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan

laju kesejahteraan yang tampak terlambat. Kami minta virus kejujuran disebarluaskan. Karena tak ada pejabat atau dewan yang dilantik tanpa hasil kerja PPK dan KPU,” pungkasnya. (wan/yan)