Komisi I DPRD Banyuwangi Soroti Pengelolaan Dana Desa, Tekankan Lebih Maksimal

Memontum Banyuwangi – Guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, serta melakukan pembinaan pemerintahan desa, Komisi 1 DPRD Banyuwangi, menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi 1 meminta kepada bagian pemerintahan, bagian tata kelola pemerintahan desa dan dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa agar memberikan pembinaan kepada pemerintahan desa terutama di bidang pengeluaran keuangan desa.

Ketua Komisi I, Ficky Septalinda,SE menyampaikan, pihaknya minta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih optimal melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

“ Pemerintahan Desa harus mampu mengelola keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa,Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, sekaligus mampu mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku, ini tugas Pemda Banyuwangi untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan, “ ucap Ficky Septalinda saat dikofirmasi by telepon selulernya, Kamis (09/08/2018).

Selain terkait pengelolaan keuangan desa, Komisi I meminta kepada Bagian Tata Kelola Pemerintahan Desa Pemkab Banyuwangi untuk segera menyusun program dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2019 mendatang.

“ Bagian Tata Kelola Pemerintahan Desa kami dorong untuk segera menata program terkait dengan pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2019, jika memang ada revisi Perda kami minta segera diajukan dalam Propemperda tahun 2019, “ jelas Politisi Perempuan dari faksi PDI-Perjuangan ini.

Alokasi anggaran pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 yang akan diikuti sekitar 130 desa di Kabupaten Banyuwangi, harus sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2019, sehingga bisa masuk adalam APBD induk tahun 2019. (ras/yan)