Komisi II DPRD Trenggalek Minta Pemkab Serius Tangani Angka Kemiskinan Ekstrem

Memontum Trenggalek – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di ruang Banmus Kantor DPRD. Raker tersebut, membahas soal Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto,  mengatakan dari hasil rapat kerja kali ini bisa dilihat beberapa rencana kegiatan dan program di masing-masing OPD mitra. “Tadi kita membahas rencana kegiatan dan juga program di masing-masing OPD. Ditambah masalah yang tengah di hadapi oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah terkait kemiskinan ekstrim. Untuk itu, kita memastikan berapa pagu anggaran yang disediakan Pemkab untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Trenggalek,” katanya, Kamis (10/08/2023) siang.

Akan tetapi, paparnya, pagu anggaran tersebut dinilai masih minim. Dan belum layak jika sasarannya untuk menurunkan angka kemiskinan utamanya di Kabupaten Trenggalek.

“Jadi, kami nanti akan melaporkan di rapat Badan Anggaran (Banggar). Bagaimana membuat skema program maupun kegiatan yang sasarannya betul-betul bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim,” kata Obeng-sapaan akrabnya.

Baca juga:

Dicontohkan Obeng, seperti di Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan yang memiliki program dimana sasarannya menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, setelah dilihat platfrom anggaran sementara itu sangat kecil.

“Makanya ini yang harus kita dorong dan diseriusi agar program penurunan angka kemiskinan betul-betul tercapai di tahun 2024. Dan tentunya ini harus di support dengan anggaran penuh,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan, untuk membantu meringankan mereka, misalkan masing-masing KK penduduk miskin ekstrim di kasih bantuan ternak itu sudah menjadi salah satu upaya membantu mereka menghadapi ekonomi sekarang. “Sedangkan untuk saat ini, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Trenggalek ada sekitar 4 ribu KK dengan jumlah personel sekitar 10 ribu orang,” ujar Mugiyanto.

Kalaupun Pemkab menganggarkan dalam satu tahun jumlah KK sekitar 4 ribu, ujarnya, kemudian dikalikan Rp 2 juta perekor, maka akan ketemu sekitar Rp 8 miliar. Dan ini, akan coba dilihat dalam kurun waktu setahun ke depan. Dapat dipastikan, angka kemiskinan akan turun.

“Akan tetapi kenyataannya, setelah dilihat ternyata platform anggaran untuk itu hanya ada Rp 100 juta. Dan di perikanan, itu ada Rp 150 juta untuk bantuan kolam ikan lele. Makanya, kita akan dorong agar target menurunkan angka kemiskinan di Trenggalek ini bisa benar-benar terwujud,” paparnya. (mil/sit)