MPP Laporkan Kepsek SMK Maarif ke Polres Batu

” Harus ada dokumen, kalai ngak ada dokumen berartikan susah untuk dibuktikan, ” jelas Iptu Yussi.

Sebelumnya, beberapa laporan kegiatan menurut beberapa guru, kepsek melakukan sendiri dengan cara memalsu beberapa tanda tangan dan nama fiktif dalam laporan. Ada beberapa item indikasi diantaranya teaching factory sebesar Rp 250 juta. Teaching Factory (TF) adalah program kerjsama dengan brand Honda di dunia Teknik Sepeda Motor (TSM) seperti pelatihan murid dan pembelian peralatan demi mendukung praktek. Namun, menurut beberapa guru, anggaran tersebut tidak terserap semua.

Selanjutnya, program TF yang terlihat hanya pembelian 4 sepeda motor bodong atau hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kemudian laporan kegiatan pelatihan untuk guru dan murid, anggaranya mencapai ratusan juta.

Program Sekolah Keunggulan Wilayah (SKW) anggaran Rp 250 juta, seperti pembuatan mesin produksi pengolahaan. Dalam laporan, setiap alat menghabiskan anggaran Rp 46 juta padahal hanya Rp 15 juta. Itu pun, pihak SMK mengaku hanya meminjam alat ke LPM Universitas Brawijaya Malang.

Kemudian, Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren (SBPP) senilai Rp 560 juta melalui

Program ini tidak jelas bagaimana pelaksanaannya, sebab setiap kelas hanya diberi tulisan penghargaan dari pondok pesantren yang diajak bermitra dengan tulisan palsu dan diresmikan sendiri.

Selanjutnya, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun di lantai dua dengan biaya Rp 560 juta hanya untuk membangun dua ruangan kelas seluas 8×9 meter2. Selain itu, pengelolaan Bosnas dan Bosda sebesar Rp 3 miliar rencananya untuk membeli lahan di belakang BNS Desa Oro-oro Ombo dengan luas 5090 meter persegi. Setelah ditelusuri harga tanah disana hanya Rp 2 miliar itu pun sementara ini masih dibayar Rp 500 juta. Jadi SMK memiliki hutang kepada pemilik lahan sebesar Rp 1,5 miliar. (lih/yan)

Laman: 1 2