Panwaslu Mulai Sidangkan 2 Laporan Dugaan Pelanggaran KPU Sidoarjo

Rasul memastikan dari sekitar 600 lebih Bacaleg yang mendaftar ke KPU Sidoarjo, hanya 2 Bacaleg PDIP dan PBB itu yang mengajukan laporan gugatan pelanggaran administrasi itu.

“Ya hanya kedua Bacaleg itu, lainnya tidak ada yang melakukan gugatan atau sengketa,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang pelapor, Sumi Harsono menegaskan jika upaya yang dilakukan merupakan sebuah ikhtiar. Menurutnya, dalam kondisi saat ini, seharusnya Bacaleg lainnya sibuk mendekati konstituen, akan tetapi pihaknya sibuk mengurusi sidang dugaan pelanggaran administrasi itu.

“Ini ikhtiar kami yang punya hak sama sebagai warga negara sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, keputusan KPU Sidoarjo yang menyatakan 3 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berbuntut panjang. Ini menyusul, dari 3 Bacaleg yang dinyatakan TMS itu, 2 diantaranya mengajukan gugatan keberatan atas putusan KPU itu ke Panwaslu Sidoarjo. Mereka dinyatakan KPU menjadi Bacaleg TMS karena pernah menjadi terpidana kasus korupsi bersama 44 mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 1999 – 2004 lainnya.

Ketiga Bacaleg yang dinyatakan TMS itu diantaranya Sumi Harsono Bacaleg PDIP Dapil Sidoarjo 1 Nomor urut 3, Mustafad Ridwan Bacaleg PBB Dapil Sidoarjo 5 Nomor urut 1 serta Nasrullah Bacaleg PPP Dapil 6.

Namun yang mengajukan gugatan itu yakni Summi Harsono dan Mustafad Ridwan. Keduanya mendaftarkan gugatannya Panwaslu Sidoarjo awal pekan ini. (wan/yan)

Laman: 1 2