Usai Sidak UNBK SMP, Setiajit akan Ajukan Perubahan Anggaran ke DPRD

Memontum Jombang — Fasilitas pendidikan di Kabupaten Jombang yang masih belum maksimal jadi indikator Penyebab lebih dari separoh SMPN di kabupaten Jombang tidak mengikuti UNBK. Pejabat Sementara PJs Kabupaten Jombang Setiajit, berharap di perubahan anggaran 2018 ini ada upaya untuk meningkatkan kembali fasilitas pendidikan di Kabupaten sehingga 25 SMPN dari total 48 SMPN di Kabupaten Jombang dapat mengikuti UNBK. Senin.(23/4/2018)

“Saya nanti juga akan matur (komunikasi, red) ke pimpinan dewan agar ini didukung. Di tahun 2018 misalnya, perubahan anggaran ada perioritas untuk pengadaan alat-alat komputer, laptop atau apa pun namanya agar 25 SMP negeri ini bisa semuanya menggunakan ujian berbasis komputer itu,” ujar Setiajit setelah melakukan sidak pada hari pertama UNBK tingkat SMP di Jombang.

Berbeda dengan madrasah tsanawiyah (MTs) negeri di Kabupaten Jombang. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang Abdul Haris mengatakan bahwa dari 17 MTs negeri di Kabupaten Jombang, semuanya mengikuti UNBK.

Hal tersebut juga dikatakan kepala Kemenag Kabupaten Jombang saat mendampingi Pjs bupati Jombang mengunjungi pelaksanaan UNBK di MTs Negeri 1 Jombang. “Kita sudah 100 persen. Dari 17 MTs negeri, semuanya melakukan UNBK,” pungkas Abdul Haris saat diwawancarai.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Budi Nugroho mengatakan bahwa SMPN di Kabupaten Jombang yang mengikuti UNBK telah mengalami peningkatan yang signifikan dari 5 SMPN yang mengikuti UNBK tahun lalu , sekarang ini menjadi 23 SMPN.

“Ini kita sudah meningkat secara signifikan karena tahun 2017 kita hanya 5 SMPN. Kini sudah 23 sekolah. Ke depan kita akan berupaya lagi,” tandasnya.(ham/yan)