Wujudkan Pelayanan Publik Terbaik di Jatim, Gubernur Khofifah Gandeng KPK

Lebih lanjut disampaikannya, Perpres stranas pencegahan korupsi tidak akan bisa dijalankan jika tiap lembaga berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, perlu kerjasama dan koordinasi seluruh pihak untuk mencegah korupsi. Menurutnya, strategi nasional fokus pada 3 hal, yakni perizinan, keuangan, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Presiden kelahiran Surakarta ini menambahkan, progress pencegahan dan pemberantasan korupsi telah berjalan dengan baik, khususnya dalam empat tahun terakhir. Hal ini didasarkan pada indeks persepsi korupsi Indonesia yang skornya mencapai 38 di tahun 2018, meningkat empat poin dari 2014, skornya masih di angka 34.

Hal ini didukung pula dari data Lembaga Survei Indonesia dan Indonesia Corruption Watch yang menyebut ada perbaikan di pelayanan publik yang mulai bebas pungutan liar. Di layanan kesehatan misalnya, angka pungli turun dari 14 persen menjadi 5 persen. Kemudian di pelayanan catatan sipil, juga turun dari 31 persen menjadi 17 persen.

“Namun jangan cepat berpuas diri, kita ingin angka ini turun sampai 0 persen. Semuanya kerja lebih cepat dan giat dalam lawan korupsi,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, sejumlah menteri seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susy Pudjiastuti, Menteri Apatatur Sipil Negara Syafruddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Hadir pula beberapa gubernur di Indonesia, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (sur/ano/yan)

Laman: 1 2 3