Surabaya
Wujudkan Pelayanan Publik Terbaik di Jatim, Gubernur Khofifah Gandeng KPK

“Komitmen ini akan terus saya monitor, terutama untuk PTSP akan saya minta diaudit, diasses, supaya sama-sama clear. Agar bisa terwujud pelayanan terbaik di Jatim,” tegasnya.
Selain pencegahan korupsi, Gubernur Khofifah juga akan melakukan berbagai langkah guna meningkatkan pelayanan publik di Jatim. Di antaranya, melakukan reformasi birokrasi, Khofifah memandang perlu adanya pengelompokan kembali atau regrouping, sebab ada dinas-dinas tertentu yang beban tugasnya tidak harus sekelas dinas.

“Lalu terkait keuangan, perlu adanya integrasi antara e-procurement, e-budgeting, dan e-planning,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Presiden RI, Joko Widodo menerima dokumen aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020 dan laporan pelaksanaan strategi Nasional pencegahan korupsi, laporan ini diberikan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).
Presiden Jokowi berharap, dokumen ini apat menjadi pendorong untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, strategi nasional pencegahan korupsi telah dituangkan dan ditandatangani olehnya melalui Perpres 54 tahun 2018 pada Juni 2018. Orang nomor satu di Indonesia ini mengingatkan, strategi itu harus diterapkan dilaksanakan.
“Ingat, strategi hanya akan jadi dokumen berdebu jika kita tidak melaksanakannya,” tegasnya.
















