Luncurkan Pasar Syariah Kronong Probolinggo, Menko PMK Berharap menjadi Contoh Standar Pengawasan Transaksi Jual Beli

Memontum Probolinggo – Di tengah persaingan seperti sekarang ini, eksistensi pasar tradisional seolah ‘hidup segan, mati tak mau.

Stigma negatif seperti pengurangan timbangan, harga yang tidak konsisten, tempatnya becek, minim fasilitas hingga ke karakter pedagangnya yang tidak jujur, menjadi momok tersendiri.

“Tak sedikit pula, masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan Pasar Tradisional. Sehingga, banyak dari konsumen beralih ke Pasar Modern.

Pasar Modern, dianggap lebih ramah, bersih, aman dan nyaman. Padahal sejatinya, justru Pasar Tradisional adalah urat nadi perekonomian nyata.

Khususnya, seperti di Kota Probolinggo,” jelas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kota Probolinggo Fitriawati, yang ditemui saat peluncuran Pasar Syariah di Pasar Kronong Kecamatan Mayangan, Jumat (29/10/2021).

Launching Pasar Syariah tersebut, dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Kepala Perangkat Daerah terkait dan undangan.

Atas dasar itulah, diakui Fitriawati, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin sangat antusias untuk mengusung konsep Pasar Rakyat Syariah, sebagai upaya keseriusan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengedepankan pelayanan yang Islami dalam sistem transaksi dan pelayanan di Pasar Rakyat.

Maksud dari pembentukan Pasar Syariah, adalah membantu penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar Tradisional yang bermartabat, aman, ramah dan bersahabat serta akuntabel, yang berlandaskan syariat islam, untuk meningkatkan pelayanan Pasar Rakyat.

Sehingga, bisa mengembalikan eksistensi Pasar Rakyat agar bisa bersaing dengan Pasar Modern, dan bisa diminati oleh masayarakat.

Sedangkan tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan dengan mengangkat martabat Pasar Rakyat, supaya lebih bersaing dengan Pasar Modern.

Pasar Kronong ditunjuk sebagai pilot project karena memiliki fasilitas yang paling memenuhi syarat untuk mengarah pada konsep syariah dengan mengedepankan beberapa hal sebagai acuan.

Seperti ketepatan timbangan pedagang, dengan disediakannya fasilitas pos ukur ulang.

“Setelah berbelanja, tapi kita merasa ragu atas bobot atau volume pembelian yang kita lakukan, nah kita bisa menimbang kembali belanjaan tadi (di pos ukur ulang).

Kebenaran pengukurannya teruji, terbukti dan Insya Allah kita tenang, aman dan nyaman,” ujar Wali Kota Habib Hadi.

Acuan lain, terkait kebersihan, toleransi antar pedagang serta melakukan transaksi retribusi non tunai, yang dalam hal ini bekerja sama dengan Bank Jatim dalam melakukan penarikan retribusi non tunai untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari Pungli dan akuntabel.

Selain Pasar Kronong, Fitri mengungkapkan, konsep Pasar Syariah juga rencananya akan diterapkan pada pasar lain di wilayah Kota Seribu Taman. Yakni, Pasar Ketapang dan Pasar Baru.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK Muhadjir Effendy, mengaku terkesan. Kota kecil seperti Probolinggo berani mengusung konsep ini, di tengah anggapan bahwa Pasar Tradisional Syariah, masih sulit diterapkan.

Pasalnya, sejumlah kendala kerap ditemui di lapangan, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan pedagang dan pembeli menjadi alasan belum optimalnya konsep jual beli syariah.

“Banyak diantara mereka (pedagang dan pembeli) yang belum paham bagaimana perannnya masing-masing.

Apa saja hak dan kewajiban mereka dalam sistem jual beli syariah. Ini suatu terobosan untuk memverifikasi proses transaksi.

Terutama yang berkaitan dengan ukuran, berat ringan dan kualitas. Tingkatkan dan kembangkan,” pesannya.

Menko Muhadjir berharap, keberadaan Pasar Syariah di Kelurahan Mayangan ini, ke depan menjadi contoh standar pengawasan transaksi jual beli di dalam pasar.

“Semoga menjadi standar pengawasan transaksi jual beli di dalam pasar, nggak hanya Pasar Syariah saja,” harapnya.

Di Pasar Kronong, dirinya juga membagikan masker dan menyempatkan diri menyapa pedagang dan mendengar aspirasi yang mereka sampaikan.

Diantaranya terkait bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan pemerintah atau melalui PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.‎

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja Jokowi periode 2014-2019 itu mengatakan, pemerintah tengah merancang permodelan program-program pemberdayaan ekonomi secara merata untuk mendapatkan sumber pendanaan murah demi menyalurkan pinjaman ke masyarakat. (kom/pix/gie)