Polemik Dana Parpol, KPK: Parpol Seharusnya Mandiri

“Indeks Korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei tahun 2017 berada di angka 37. Angka tersebut merupakan kombinasi dari berbagai indeks dan KPK bukan satu-satunya penentu.

“KPK tak merasa keberatan jika diberikan tugas untuk menaikkan skor IPK. Namun, hal tersebut akan sulit dicapai tanpa dukungan pihak lain. Walaupun skor kita 37, tapi Indonesia itu lebih baik daripda China perbaikannya. China hanya mampu menaikan skor selama 13 tahun itu hanya 7 skor. Malaysia malah bagus malah turun minus 4, pada tahun 2015,” katanya.

Giri mensyukuri, dengan adanya perbaikan sistem politik ini akan jauh lebih ada perceptaannya. “Kita punya PR besar. Satu politik dan kedua adalh politik penegak hukum. KPK sudah menangani banyak kepala daerah dan banyak penjabat, tapi hanya menangani dua orang polisi,” pungkas Giri.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M Nurhasim mengurai tentang persoalan tantangan demokrasi parpol ke depan. Menurutnya Kajian-kajian yang LIPI buat dari 10 tahun terakhir untuk parpol tersebut, ada gejala personalisasi partai yang sangat akut.

Bahkan Nurhasim menilai ada demokrasi internal yang mati karena sebagain proses pergantian pengurus serta manjemen pengelolahan partai dan pembuatan keputusan dan lain sebagainya itu hanya ditemtukan oleh sebagian orang.

“Sedikit sekali yang memiliki mekanisme demokrasi internal yang terlembaga. Padahal partai politik ini instrumen utama demokrasi. Tetapi kalau mereka tidak bisa mempraktikan demokrasi bagaimana masa depan demokrasi Indonesia,” tanyanya.

Laman: 1 2 3