Sekolah Parleman RBC Institute, Busyro Tanamkan Perspektif Ideologi Kerakyatan

Memontum Kota Malang——Sekolah Parleman RBC (Rumah Baca Cerdas) Institute yang diinisiasi Dr Nazaruddin Malik dan Zaenuddin ST MAP, yang dilaunching Sabtu (6/10/2018) sore, menghadirkan Dr Busyro Muqoddas SH MHum, Ketua KPK 2010-2011, sebagai narasumber pertama. Ini dirasa tepat, karena materi yang disampaikan bisa menjadi fundamental peserta Sekolah Parlemen. Perlu diketahui, bahwa Sekolah Parlemen ini ada kelanjutan dari Sekolah Kebangsaan yang juga dilahirkan RBC Institute bekerja sama dengan LHKP Muhammadiyah Kota Malang.

Menurut Busyro Muqoddas, Sekolah Parlemen RBC Institute, sebuah kegiatan yang mempunyai masa depan. Karena bisa menjadi wadah pendadaran calon legislatif. Bahwa momentumnya juga dirasa tepat, karena saat ini, calon parlemen Kota Malang, sebagian besar adalah politikus muda yang mempunyai gairah berkemajuan dan bermartabat. Sehingga tepat sekali untuk menanamkan perspektif ideologi kerakyatan. Busyro optimis dengan hal ini, meskipun dia mengakui berat dalam pelaksanaannya.

“Karena perspektif ideologi kerakyatan itu, berlawanan dengan korupsi. Sementara korupsi itu selalu beriringan dan banyak jenisnya,” papar Busyro.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua KPK, Busyro, mencatat terdapat beberapa jenis korupsi. Antara lain, korupsi konstitusi, korupsi mentalitas, korupsi by sistem, korupsi demokrasi dan korupsi by design. Berkaitan dengan tahun politik saat ini, Busyro, menekankan pada korupsi demokrasi. Bahwa korupsi demokrasi itu, sama dengan pembunuhan demokrasi. “Pembunuhan demokrasi akan membawa dampak nyata. Rakyat yang dirugikan,” tegas Busyro.

Dampak pembunuhan atau korupsi demokrasi ini, bisa dilihat pada nilai-nilai dasar kebangsaan yang terdistorsi dalam tata kelola negara. Demokrasi dinodai oleh politik oligarkhi dan nepotisme. Pada prakteknya, penguasa dan pejabat bisa menjadi dinasti keluarga. Negara lebih merefleksikan kepentingan parpol dan pemodal dari pemenuhan kedaulatan rakyat. Sejumlah UU dan kebijakan publik hingga perda mengandung ciri pembunuhan demokrasi (pelumpuhan kesadaran nilai dan intelektualisme masyarakat, pembubaran ormas yang kritis terhadap penguasa).

Kemandegan demokratisasi sektor APBD/SDA/pertanian (swadaya beras, garam, daging, kedelai, pupuk digusur kebijakan impor). Pelembagaan/regulasi ke dalam perpres hingga perda atas proyek swasta. Parahnya, perubahan APBD juga disesuaikan tekanan politik swasta berbacking politisi dan aparat keamanan. Puncaknya, kebodohan dan ketakutan massif masyarakat untuk melakukan hak-hak kontrol sosialnya terhadap kebijakan negara/pemerintah pusat, lokal yang korup dan koruptif. Disinilah Sekolah Parlemen RBC Institute digagas untuk membangun semangat dan mindsite legislatif yang bermartabat dan rahmatan lil alamin. (yan)