BP2D Gandeng PKK Kota Malang, Perankan Super Emak Peduli Pajak

“Pertama, dari 20 orang WP hanya 1 orang bayar pajak. Kedua, hanya 26 persen WP Badan Hukum yang membayar pajak. Ketiga, target pajak tidak tercapai karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan keempat, masih banyak warga tidak bayar pajak tapi menuntut hak (turut menikmati tanpa berkontribusi),” jelas Wahyudi.

Pemkot Malang melalui BP2D sangat memanjakan pengurus dan kader PKK yang hadir. Pasalnya, mulai pembukaan, disetiap jeda acara, hingga penutupan, disajikan hiburan nyanyian dan flashmob/joget bersama, serta beberapa kali pembagian hadiah sebagai bentuk simbolisasi pajak rakyat untuk rakyat. Hadiah tak hanya bagi peserta yang maju, namun juga joget bersama dan menjawab pertanyaan. Pun, bagi Lurah dan Camat di Kota Malang yang turut hadir.

Dalam kesempatan tersebut, selain layanan perekaman e-KTP dari Dispendukcapil, juga dilakukan penandatanganan MoU dan PKS dengan IJTI, PWI, MSI, Dispendukcapil, Pertina, MCF, dan lainnya. Dipamungkasi pengundian hadiah utama kulkas 2 pintu, mesin cuci, microwave, dan dispenser bagi kader yang beruntung. (adn/gie)

Laman: 1 2 3 4