Kematian Pekerja Tambang Pasir di Lumajang, ESDM: Masih Evaluasi

Memontum Lumajang – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur terus melakukan evaluasi terkait insiden kematian pekerja tambang pasir di wilayah tambang milik PT Lumajang Jaya Sejahtera (LJS) pada akhir bulan lalu.

“Masih kita lakukan evaluasi,” kata Maria Damayati, Inspektur Tambang ESDM Jatim pada sejumlah awak media usai acara sosialisasi tentang pertambangan yang difasilitasi oleh Laskar Nusantara Lumajang di Gedung Narawita Agung, Senin (12/8/2019).

Selama evaluasi yang dilakukan oleh pihaknya, masih belum bisa diputuskan adanya pelanggaran atau tidak dalam insiden di lokasi tambang pasir yang berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro itu.

Lanjutnya, evaluasi ini dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, pihaknya juga sudah turun langsung ke lokasi kejadian. “Sampai saat ini, saya pribadi masih belum dapat hasil visum dari dokter,” ucapnya.

Dalam evaluasi yang dilakukannya, pihaknya tidak terfokus pada menentukan siapa yang bersalah pada insiden tersebut. “Karena kami hanya mencari tindakan koreksi, agar tidak terjadi insiden seperti itu lagi,” katanya.

Sementara terkait siapa yang salah dalam insiden yang sampai membuat hilangnya nyawa bukan urusan di pihaknya. Ditanya apakah yang menentukan pihak bersalah, adalah dari kepolisian, Ia juga tidak bisa menjawab dengan yakin. “Mungkin saja,” ucapnya.

Namun jika nantinya terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik izin dalam insiden ini, pihaknya juga akan memberiksan sanksi. “Ada sanksi administratif nantinya,” kata Maria Damayati.

Baca : Pelaksanaan Penambangan Mulai Membaik, Moratorium Bisa Dicabut

Sementara di Lumajang, Ia menyebut tidak semuanya pemilik izin memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT). Padahal itu adalah salahsatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pimilik izin tambang pasir. “Jumlahnya hanya belasan, saya lupa datanya,” katanya.

Ia juga berharap pihak pemilik IUP agar sadar untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Utamanya soal keselamatan kerja bagi para pekerja di pertambangan. “Kita juga minta bantuan agar pemilik IUP sadar, karena pengawasan kita tidak bisa menyeluruh,” pungkasnya. (adi/yan)