AKMBM Desak Kejari Usut Korupsi P2SEM

Demo Berlanjut ke KPUD karena Diduga Ada Bacalon Bupati Terlibat

 
Memontum Bangkalan — Ratusan massa dari Aliansi Kaum Muda Bangkalan Menggugat (AKMBM) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis (8/2/2018). Mereka menuntut penanganan kasus dugaan korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang diduga mengalir ke sejumlah pihak agar diusut tuntas.

Program tersebut bersumber dari dana Perubahan APBD Tahun 2008 Pemprov Jatim dalam bentuk dana hibah. Dalam aksinya ada tiga poin tuntutan yang menjadi sorotan. Itu disampaikan oleh Mubarok selaku koordinator aksi. Pertama menuntut kasus P2SEM segera diusut tuntas. Kedua, AKMBM meminta Menangkap dan memenjarakan pihak-pihak yang terindikasi terlibat praktek tindak pidana korupsi P2SEM. Ketiga, Menegakkan supremasi hukum di kota dzikir dan sholawat.

“Kami menuntut aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun aparat kepolisian mengusut P2SEM. Semua oknum yang terlibat, baik itu sipil, birokrasi bahkan calon bupati sekalipun harus dihukum,” teriak Mubarok. Massa juga menuntut, kejaksaan segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum calon wakil bupati yang disinyalir terlibat dalam kasus tersebut demi tegaknya hukum di Bangkalan.

“Disinyalir ada indikasi calon bupati maupun wakil bupati yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi P2SEM, maka kami menuntut segara usut tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan, Hendra Purwanto yang menemui pendemo menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti dan segera melakukan koordinasi dengan pimpinannya. Sebab, kasus P2SEM tengah ditangani oleh Kejati. “Kita akan melakukan koordinasi dengan Kejati dan jaksa agung terkait kasus ini,” jelasnya.

Tidak puas di kejaksaaan, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan yang terletak di jalan RE Martadinata untuk menyampaikan aspirasinya. Sesampainya di lokasi, Mubarok meminta KPUD segera mencoret calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang terindikasi melakukan korupsi dana untuk rakyat miskin tersebut.

Dirinya juga meminta untuk tidak meloloskan calon Bupati yang terindikasi melakukan praktek tindak pidana korupsi, hal itu demi terciptanya demokrasi yang bersih dari tokoh-tokoh koruptor. “Kita tidak ingin demokrasi kita tercederai dengan adanya pemimpin yang terlibat kasus korupsi,” ungkapnya.

Dalam demonstrasinya, peserta aksi ditemui oleh salah satu Komisioner KPUD Bangkalan, Badrun. Dirinya berjanji semua yang menjadi kegelisahan peserta aksi akan ditampung dan akan dibawa ke rapat internal KPU. Pihaknya juga berkomitmen pilkada di Bangkalan akan dilaksanakan secara bersih dan transparan.

“Apa yang menjadi tuntutan teman-teman yang melakukan aksi kali ini akan kita tampung. Kita juga akan rapatkan bersama Komisioner internal KPUD,” ujarnya. (rid/nhs/yan)