Bupati Blitar Buka Musrenbang RKPD Tahun 2019, Sampaikan 6 Prioritas Pembangunan

Memontum Blitar — Bupati Blitar, Rijanto membuka Musyawarah Perenncanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar tahun 2019, Rabu (14/03/2018) di gedung wisata Kampung Coklat. Sebelumnya telah dilakukan Musrenbang di tingkat desa, kecamatan se Kabupaten Blitar.

Sebagai tanda dimulainya musrenbang yang bertemakan ‘Memacu Pembangunan Ekonomi Yang Mengoptimalkan Sumberdaya Secara Arif dan Lestari’, Bupati Blitar melakukan penekanan tombol sebagai tanda launching aplikasi perencanaan dan pengaggaran bisa segera dimulai.

Dalam sambutannya, Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, tahun 2019 nanti ada 6 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan. Diantaranya, pertama mengenai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Kedua penataan kota Kanigoro. Ketiga pemantapan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi. Keempat peningkatan kualitas layanan pendidikan kesehatan masyarakat, pengarusutamaan gender dan anak. Kelima peningkatan tata kelola Pemerintahan kinerja ASN dan peningkatan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi. Keenam mengenai peningkatan daya saing ushaa melalui sektor ekonomi unggulan berbasis kawasan dan berkelanjutan.

“Kita berharap, dengan pengelolaan APBD yang tidak terlalu besar, bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi usulan yang banyak tadi, akan dirampingkan atau diseleksi hingga mengerucut sesuai dengan kemampuan APBD kita”, kata Rijanto.

Bupati Rijanto menambahkan, jika ingin membangun tata kelola Pemerintahan yang baik, maka harus menggunakan aplikasi semuanya. Mulai e-planing maupun e-budgeting.

“Tentu itu semua sudah kita lakukan. Jadi dengan adanya aplikasi dalam perencanaan di musrenbang ini tentu sangat baik”, pungkas Rijanto.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Suwandito dalam sambutannya mengatakan, pada musrenbang ini, pihaknya berkomitmen semakin memaksimalkan perencanaan, dengan melakukan pendampingan SKPD. Mulai restra, renja, hingga KUA PPAS. Selain itu, dengan pengembangan e-planing, akan menjamin konsistensi penganggaran. Pelaksanakaan teknogi dalam musrenbang tentu akan mempercepat proses penganggaran.

“Dari ribuan usulan yang masuk, rata-rata masih terkait dengan pengembangan infrastruktur. Sehingga ke depan usulan itu akan dilihat terlebih dahulu oleh OPD terkait agar bisa ditindaklanjuti”, tandas Suwandito. (jar/hms)