Diduga Banyak Kebocoran, Pajak Penambangan Pasir Masih Terkendala

Memontum Lumajang –Pajak dari sektor Pertambangan Pasir Kabupaten Lumajang di 2018 ditargetkan 17 milyar hal ini disampaikan Suhariyanto, selaku Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pajak dan Restribusi Daerah(BPRD) Lumajang pada Media, Kamis(26/4/2018).

Sementara Suhariyanto sendiri mengakui dari 11 poin pajak, hanya pajak dari sektor pertambangan pasir yang banyak masalah. Hal ini menurutnya dikarenakan terkait perizinan.

“Yang jelas yang jadi kendala hanya pasir, dikarenakan banyak izin yang belum turun, jadi banyak Penambangan secara Ilegal, untuk yang lainnya tidak ada masalah,” ungkapnya.

Sebelumnya di 2017 kemarin pajak sektor pertambangan pasir mencapai 5,1 milyar padahal di 2016 bisa mencapai 6,9 milyar, ada penurunan angka hingga 1,8 milyar. Saat ditanya apakah dengan tarjet 17 milyar di 2018 akan bisa dicapai, ia mengatakan akan melakukan penertiban terkait penambangan ilegal.

“Kita ada rencana bersama Tim Gabungan akan melakukan penertiban pada penambangan ilegal dan akan membuat Pos Pantau yang rencananya ada di 10 titik pada kawasan pertambangan,” terangnya.

Pihaknya menginformasikan per April 2018 penarikan pajak dari sektor penambangan pasir masih mencapai Rp 3,015,457,500.( Tiga milyar lima belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu limaratus rupiah).

Sementara itu menurut sumber yang terpercaya, Melihat perolehan pajak di tahun 2016 yang angkanya turun hingga 1,8 milyar ditahun 2017 diduga ada kebocoran yang diakibatkan dari lemahnya Pengawasan dan kontrol. Kondisi tersebut harusnya menjadi perhatian Pemerintah jika tidak diawasi secara khusus, bukan tidak mungkin pendapatan pajak pasir ini akan terus menguap sehingga tarjet yang diharapkan tidak tercapai. Lebih-lebih pada kenyataannya manfaat yang dirasakan sejauh ini masih belum sebanding dengan kerusakan jalan akibat hilir mudik truk-truk besar pengangkut pasir. (adi/yan)