Sidoarjo

Mensos RI Minta Pemkab Awasi PKH dan Rastra Rp 189 Miliar

Diterbitkan

-

Mensos RI Minta Pemkab Awasi PKH dan Rastra Rp 189 Miliar

Memontum Sidoarjo — Pasca pemerintah pusat merealisasikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Pangan Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Hibah Dalam Begeri senilai Rp 189,29 miliar, Menteri Sosial (Mensos) RI berharap Pemkab Sidoarjo turut berpartipasi aktif mengawasi realisasi sejumlah bantuan itu.

Hal ini disampaikan Mensos RI, Idris Marham saat proses penyerahan dan pemberian diberikan bantuan itu di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, didampingi Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Sabtu(3/3/2018).

Seusai menyerahkan bantuan itu Mensos RI, Idrus Marham merinci bansos yang diserahkan untuk Sidoarjo, yakni jenis bantuan yang diberikan PKH meliputi regular sebanyak 41.630 keluarga senilai Rp 78.680.700.000, disabilitas sebanyak 333 jiwa senilai Rp 626.000.000, lanjut usia sebanyak 1.396 jiwa senilai Rp 2.792.000.000. Untuk jenis Rastra/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebanyak 81.063 jiwa senilai 107.003.160.000. Sedangkan untuk Bantuan Hibah Dalam Negeri dengan jeni bantuan paket sembako sebanyak 2.000 keluarga dengan nilai Rp 190.400.000. Selain itu, bantuan paket anak berprestasi sebanyak 10 anak dengan nilai Rp 2.250.000. Sehingga total untuk Sidoarjo sebesar Rp 189.294.510.000.

“Untuk bantuan PKH per orang mendapatkan Rp 1.890.000 dibagi dalam 4 tahap. Sementara untuk beras 10 kilogram setiap bulan gratis alias tanpa banyar sedikitpun. Oleh karena itu Pemkab Sidoarjo harus ikut berpartisipasi aktif membantu mengawasi karena beras ini diberikan kepada rakyat langsung,” terangnya kepada Memo X (Grup Memontum.com), Sabtu (4/3/3018).

Advertisement

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin saat mendampingi Mensos RI juga menilai di Sidoarjo ada sejumlah tim yang mendampingi pelaksanakan bantuan-bantuan itu. Kerja tim ini selain mendampingi pelaksanaannya juga melakukan up date data selama tiga bulan sekali.

Menurutnya, seandainya warga dulunya mendapatkan bantuan, tapi sekarang kondisi ekonominya sudah membaik, tidak masuk dalam kategori yang mendapat bantuan, otomatis langsung dicoret sama petugas (tim).

“Kalau ada warga yang sudah mampu, atau anaknya sudah lulus sekolah, langsung dicoret dari data penerima bantuan sebelumnya agar tepat sasarani,” teas pria yang akrab dipanggil Cak Nur ini.

Sementara salah satu penerima bantuan yang mengambil uang melalui ATM, Miskusniawati dan dipantau langsung Mensos Idrus Marham dan Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin mengaku sangat senang mendapat bantuan itu.

Advertisement

“Sangat membantu meringankan beban kelauar kami. Apalagi mengambilnya lancar tidak berbelit-belit lewat ATM,” tandasnya sambil menunjukkan uang Rp 200.000 yang diambilnya. (wan/yan)

Advertisement
Lewat ke baris perkakas