Formah PK FHUB Deklarasi Wujudkan Pemilu Damai di Kota Malang

Memontum Kota Malang—-Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Formah PK FHUB) menggelar Deklarasi Daerah bertemakan “Memperkuat Persatuan Daerah Melalui Perlindungan Nilai Keberagaman dan Penegakan Supremasi Hukum dalam Pesta Demokrasi” di Auditorium Gedung A lantai FHUB, Senin (1/10/2018). Menghadirkan para narasumber, antara lain Walikota Malang Sutiaji, Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK, MH, Dandim 0833 Kota Malang Letkol Inf Nurul Yakin MA, serta Pakar Politik dan Dosen FISIP UB Wawan Sobari.

Tujuan Deklarasi Daerah tersebut untuk mengajak masyarakat kota Malang, mulai kalangan pemerintah, akademisi, dan elemen masyarakat, dalam pelaksanaan demokrasi yang baik melalui Pileg dan Pilpres tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, telah terjadi banyak konflik dan perpecahan menjelang Pilpres di Nusantara, karena perbedaan pilihan, pendapat, golongan, dan lainnya. “Harapannya, tidak terjadi di Malang, dengan sama-sama menyepakati dan menyikapi untuk bersatu dan damai. Untuk itu, kami menggandeng Forkopimda, utamanya Walikota Malang, Dandim 0833, dan Kapolres Malang Kota. Dan diikuti oleh BEM dari Perguruan Tinggi se Malang Raya,” jelas Ketua Panitia Putu Adhiyasa Mahendra.

Sutiaji turut menandatangani Deklarasi. (rhd)

Senada, Wakil Dekan I FHUB Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S mengatakan, Deklarasi Daerah ini sebagai wadah ekspresi bagi mahasiswa FHUB atas ide-idenya, dalam mewujudkan Pileg dan Pilpres agar berlangsung damai, khususnya di Malang dan sekitarnya. “Harapannya mendapatkan dukungan pemerintah, aparat keamanan, pers, dan elemen masyarakat lainnya, sehingga tidak ada konflik dan perpecahan di masyarakat. Demi persatuan dan kesatuan bangsa serta demokrasi Indonesia yang berkualitas,” ungkap Prija, pakar Hukum dari UB ini.

Wawan Sobari mengatakan, demokrasi Indonesia sukses secara politik, namun gagal sebagai mesin kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap kualitas sistem demokrasi Indonesia jauh dari harapan. Secara politik, setiap musim Pilkada Indonesia selalu mengalami surplus politisi. Jumlah politisi yang mendaftarkan dirinya menjadi calon legislatif semakin meningkat tiap tahunnya. Ditambah lagi, munculnya partai-partai baru yang membuka ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.

“Kalau kita berhasil secara prosedural ya, tapi secara index demokrasi khususnya kesejahteraan rakyat kita lemah. Munculnya meme bergambar Presiden Soeharto yang bertuliskan “Piye Enak Zamanku toh” menjadi bukti keresahan masyarakat terhadap lemahnya pembangunan. Kita akan berhasil mendatangkan demokrasi bila kita mampu mereduksi otoritarianisme. Tidak hanya perbaikan kualitas politik, tetapi kualitas pembangunan juga,” tandas Sobari.

Masukkan dari akademisi, khususnya dari sisi hukum oleh FHUB ini, akan ditindaklanjuti oleh Walikota Malang Sutiaji bersama Forkompinda dan Stakeholders, utamanya aparat keamanan yang ikut menandatangani Deklarasi Daerah. Sutiaji optimis pemilu di Kota Malang akan berjalan baik, sebab selain sebagai kota pendidikan, angka partisipasi pemilih terbilang cukup tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya.

“InsyaAllah tidak akan terjadi chaos. Merujuk Pemilukada kemarin cukup kondusif. Hanya saja yang perlu diwaspadai yaitu media sosial yang digunakan sebagian besar kaum muda, khususnya mahasiswa, dan masyarakat segala usia. Harus bisa memfilter dan membedakan mana akun atau info yang mengedukasi dan memprovokasi. Di lapangan kondusif, namun jika dibumbui medsos akan bahaya. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga kondusifitas,” jelas Sutiaji, kepada awak media, usai menandatangani deklarasi. (rhd/yan)