Wakil Bupati Sampang Hadiri Launching Jatim Bejo

Memontum Sampang – Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat, menghadiri launching pemanfaatan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) Si Master dan Si Layar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (19/11) tadi. Kegiatan sendiri, dihadiri dan dibuka Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Forkopimda, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Bupati dan Walikota se Jawa Timur, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur dan Kepala Bagian Barjas Provinsi Jawa Timur.

“Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) merupakan inovasi untuk membangun transparansi,” kata Gubernur Jatim.
Untuk bisa menerapkan Jatim Bejo, kata Khofifah, yang pertama harus ada adalah transformasi digital. Tujuannya, supaya jaringan lebih luas untuk diakses siapa saja. Proses transformasi digital sendiri, telah dilakukan oleh masing-masing OPD.
“Sesungguhnya masing-masing OPD sudah memiliki aplikasi. Yang kita butuhkan saat ini, adalah sinergitas, koneksitas dan big data. Dengan begitu, dari satu sumber saja sudah bisa dapat banyak mengakses informasi,” ungkapnya.

Ke dua, tambah Khofifah, profesionalisme SDM. BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Jatim, sejak Agustus 2020 lalu, sudah punya sertifikasi untuk mengelola manajemen SDM pengadaan barang dan jasa. Sertifikasi itu, diperoleh dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menekankan pesan Presiden RI, Joko Widodo. “Belanja di bawah Rp 2,5 miliar harus menyerap produk UMKM. Untuk belanja di atas Rp 2,5 miliar, maka belanja menyerap produk dari usaha kecil dan menengah. Kebijakan ini harus nyekrup baik dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota,” ujarnya.
Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa Pemkab Sampang mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang telah meluncurkan Platform Jawa Timur Belanja Online atau Jatim Bejo.

Dengan dilaunchingnya Jatim Bejo, tentu akan meningkatkan akuntabilitas dalam praktek pengadaan barang dan jasa. Dalam skala lebih luas, Jatim bejo menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.
“Terobosan yang dilakukan Pemprov Jawa Timur, sangat positif. Ini sebagai upaya memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil,” katanya. (kom/sit)