Cawali Kota Malang Kurang Peduli Pencegahan Korupsi

Memontum Kota Malang — Anggota Malang Corruption Watch (MCW) mempertanyakan sikap dari tiga pasang calon Walikota Malang kurang peduli terhadap aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Visi dan misi dari tiga pasang calon Walikota Malang tidak secara nyata menyatakan untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi dilingkungan Pemkot Malang.

“Padahal potensi terjadinya korupsi APBD Kota Malang sangat besar. Sebagai bukti KPK telah menetapkan dua pejabat Pemkot Malang sebagai tersangka dugaan korupsi pada pembahasan perubahan APBD Kota Malang tahun 2015,” sebut kordinator Badan Pekerja MCW, Fahrudin.

Kata Fahrudin, jumlah APBD Kota Malang sangat besar hampir Rp2 triliun. Apabila tidak ada komitmen dari kepala daerah untuk melakukan pencegahan korupsi. Maka praktik korupsi bisa saja terjadi disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Malang.

Selain menyoroti soal ketidak berpihakan tiga cawali Kota Malang soal pencegahan korupsi. MCW juga menyoal tentang keseriusan cawali Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Kota Malang 2005-2025 salah perioritas pembangunan Kota Malang dibidang pendidikan.
Tahun 2016 anggaran sebesar Rp156 miliar. Tahun 2017 turun menjadi Rp124 miliar.

“Saran kita, tiga cawali memprioritaskan pelayanan pendidikan dan konsentrasi pada penyelamatan lingkungan. Tiga cawali harus mempertahanakan ruang terbuka hijau di Kota Malang,” tambah dia.

Terpisah cawali Kota Malang Sutiaji menyatakan, dirinya bersama wakilnya Sofyan Edy Jarwoko sangat peduli terhadap bidang pendidikan dan penyelamatan lingkungan.

“Kita menyiapkan program wajib belajar 12 tahun gratis. Peningkatkan kesejahteraan guru. Menyiapkan kartu khusus yang bisa digesek saat naik angkot berangkat dan pulang sekolah. Termasuk meningkatkan kualitas sarana belajar siswa disekolah,” tambah Sutiaji.

Soal tindakan pencegahan korupsi. Sutiaji bertekad bahwa warga Kota Malang bisa melihat isi APBD Kota Malang. “Dengan melihat APBD Kota Malang. Berarti warga bisa ikut mengawasi pembangunan di Kota Malang,” jelas dia. ( man/yan )