Pendapatan SKK Migas 130 Triliun Lampaui Target Pemerintah

Memontum Sidoarjo — Pendapatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencapai Rp 130 triliun per Nopember 2017. Pendapatan itu nilainya melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat senilai Rp 120 triliun.

“Karena 2017 tenyata harga minyak baik. Pendapatan kami melebihi target. Dari target 10 miliar dollar atau Rp 120 triliun per Nopember sudah tercapai Rp 130 triliun. Kenaikan berlipat belum Desember. Kami yakin hasilnya lebih banyak lagi,” terang Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa Bali dan Nusa Tenggara (JabalNusra), Ali Masyhar kepada Memo X, Selasa (12/12/2017) seusai acara Kuliah Umum Industri Hulu Migas di Gedung Rahmatul Ummah Universitas NU Sidoarjo (Unusida) yang diikuti 300 mahasiswa Unusida dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida).

Namun demikian, lanjut pria yang akrab dipanggil Ali ini tidak dihitung per daerah atau sektoral. Melainkan dihitung secara nasional. Hal itu disebabkan semua pendapatan masuk dalam APBN sebagai Target Penerimaan Migas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Pendapatan SKK Migas itu masuknya bukan ke penerimaan keuangan SKK migas tapi langsung masuk ke Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Ali dalam pengelolaan industri hulu bukan tidak ada kendala. Namun dari tahun ke tahun kendalanya dipastikan hampir sama. Dia mengkategorikan 100 persen kendala itu terbagi dua. Yakni 20 persen kendala teknis misalnya misalnya ditemukan lokasi pengeboran yang sulit dijangkau menggunakan teknologi lebih canggih.

“Soal teknis masih lebih mudah untuk diatasi,” tegasnya. Sedangkan kendala terberat, kata Ali kendala kedua dikategorikan kendala 80 persen. Yakni kendala sosial. Mulai meyakinkan masyarakat sekitar saat memulai pengeboran hingga banyaknya proses perizinan dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat mengeluarkan izin sendiri-sendiri.

“Kalau dihitung ada sekitar 300 perizinan harus ditempuh. Ini bisa menghambat kegiatan perekonomian perusahaan. Ini terjadi di semua sektor makanya Presiden RI meminta adanya penyederhaaan perizinan itu. Kami harap itu bisa segera direalisasikan agar tak menghambat usaha perekonomian kami,” ungkapnya.

Sementara kegiatan Kuliah Umum Industri Hulu Migas itu, kata Ali karena ingin mensosialisasikan seluas-luasnya kegiatan SKK Migas mulai eksplorasi hingga eksploitasi serta paska eksploitasi. Menurutnya kuliah umum di Unusida yang diikuti 300 mahasiswa Unusida dan Umsida itu kegiatan ke 11 sejak Nopember hingga Desember 2017. Sebelumnya sudah dilaksanakan di sejumlah kampus lainnya. Diantaranya ITS, Unair, Brawijaya, Undip, UGM, UPN dan sejumlah kampus lainnya.

“Sekali kegiatan kuliah umum diikuti bukan hanya satu kampus tapi dua sampai tiga kampus lain mahasiswanya juga diikutkan. Karena kami ingin memberikan informasi sebanyak-banyak dan seluas-luasnya ke masyarakat dan mahasiswa biar semua mengenal pentingnya usaha ini. Kami pilih kampus karena di kampus jadi kawah candradimuka (menggodok) para calon pemimpin masa depan,” pungkasnya. (wan/yan)