SD di Surabaya akan Lakukan Simulasi PTM mulai Senin

Memontum Surabaya – Sekolah tatap Muka (PTM) tingkat SD yang akan dilaksanakan mulai Senin (06/09) mendatang dengan melakukan simulasi PTM terlebih dahulu.

Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Muhammad Aris Hilmi, mengatakan simulasi PTM ini dilaksanakan maksimal dibuka dua kelas untuk setiap SD, dengan kapasitas 25 persen siswa.

Baca Juga:

• Komplotan Curanmor Surabaya dan Kota Malang Dibekuk, Rumah Kos dan Hotel Jadi Sasaran Aksi
• Direkom Empat Parpol, Mantan Gubernur Khofifah Siap Gandeng Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024
• Pemprov Jatim dan Banyuwangi Kolaborasi Bangun Huntara Warga Korban Banjir Bandang Kalibaru

“Nah Senin itu siswa masuk maksimal 2 kelas, per kelas 25 persen. Jadi 25 persen dari 28 hingga 36 anak. Kurang lebih 7 hingga 9 anak,” ujar Aris, Jumat (03/09) tadi.

Namun, kata dia, bahwa pelaksanaan simulasi PTM ini akan dikembalikan kepada pihak kesiapan atas kesiapan masing-masing sekolah.

“Belum bisa dipastikan. Masih menunggu laporan mereka yang siap simulasi PTM. Sisi kesiapannya sudah siap. Asesmen dan penilaian. Sudah pernah simulasi dengan guru sebagai siswa,” ujarnya.

Lebih lanjut Aries mengaku waktu simulasinya masih belum tahu. Karena harus melihat kesiapan sekolah dulu. Saat dilakukan simulasi, waktu simulasi itu dokementasi video. Sehingga saat laporan akan dievaluasi

“Kalau sudah memenuhi standar protokol ya lanjut. SD maksimal kelas 6 dulu. Walaupun ada sekolah baru yang kelas tertinggi kelas 3, kita tidak perbolehkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Aris menambahkan saat ini baru 264 SD yang sudah mendapatkan asesmen. Tetapi, simulasi PTM tetap bergantung pada kesiapan sekolah.

“Baru 264 SD yang sudah dilakukan asesmen. Nanti PTM tergantung komunikasi sekolah dengan wali murid. Bisa jadi ada yang sudah sosialisasi kemarin, Senin belum siap. Atau sosialisasi hari ini. Kita nggak tahu lagi,” ungkap Aris.

Sementara itu, meskipun nantinya SD sudah kembali melakukan PTM maka tidak berarti pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring dihilangkan. “PTM ini tidak kemudian daringnya hilang. Di SKB 4 menteri, wajib menyediakan PTM dan daring. Bisa jadi kemarin ada sekolah yang presentasenya yang mengizinkan PTM sedikit, nah mereka bisa komunikasi lagi dengan yang sedikit itu. Apakah dengan kondisi ini mau PTM atau tetap daring,” jelasnya. (ade/ed2)