Connect with us

Pemerintahan

Pemerintah Tak Bertaring, Pemotongan Kapal Ilegal di Bangkalan Tetap Beroperasi

Diterbitkan

||

Wakil ketua komisi A DPRD Bangkalan, Ha'i saat di lokasi pemotongan kapal di Kamal
Wakil ketua komisi A DPRD Bangkalan, Ha'i saat di lokasi pemotongan kapal di Kamal

Memontum Bangkalan – Usaha pemotongan kapal ilegal di Kecamatan Kamal tetap beroperasi. Padahal, usaha tersebut telah beroperasi puluhan tahun namun pihak pemerintah dan juga DPRD Bangkalan tak menutup lokasi tersebut.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Bangkalan sudah melakukan sidak beberapa bulan yang lalu untuk meninjau lokasi tersebut. Meski sempat akan menutup dalam jangka waktu satu bulan, tak ada tindakan apapun hingga hari ini.

Wakil ketua komisi A DPRD Bangkalan, Ha’i mengatakan pihaknya sudah pernah berinisiatif untuk memanggil Sekda dan juga 9 OPD terkait. Namun, hal tersebut urung dilakukan sebab terkendala wabah Covid-19.

“Sudah ada inisiatif untuk memanggil sekda dan 9 OPD terkait, namun karena terkendala Corona ini maka belum bisa kami lakukan,” ungkapnya, Kamis (25/6/2020).

Ditempat berbeda, Kepala DPMPTSP Bangkalan, Ainul Gufron mengaku tidak memiliki wewenang menutup lokasi tersebut. Pasalnya, Sesuai perbup nomor 1 tahun 2019, kewenangan perijinan usaha pemotongan kapal ada pada propinsi yakni dinas kelautan propinsi.

“Pengelola sudah kami arahkan ke provinsi, namun sudah kesana atau belum kami belum mendapat update laporan tersebut,” ungkapnya.

Meski begitu, ia tak menampik perlu adanya izin lokasi pada pengelolaan pemotongan kapal tersebut. Sebab, lokasi pemotongan kapal tersebut juga berdiri di atas wilayah pemkab Bangkalan.

“Kalau kewenangan perijinan Bangkalan itu terletak pada ijin lokasi, jika memang diperlukan. Namun sampai saat ini belum ada data masuk ke kami,”pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

 

Jombang

Wamendes Bersama Komisi V DPR RI Kunjungi Jombang

Diterbitkan

||

Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.
Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.

Memontum Jombang – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Sadarestuwati, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Jombang, Sabtu (24/10) tadi.

Dalam kegiatan yang dikonsentrasikan di Balai Tani Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang, turut hadir Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, didampingi Wakil Ketua DPRD Jombang, Doni Anggun, bersama sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jombang.

Anggota DPR-RI, Sadarestuwati, dalam sambutan mengatakan, banyak desa-desa yang mendapatkan program langsung dari pemerintah pusat. Baik bantuan dari Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementrian Perhubungan dan lain sebagainya.

“Bagaimana pengelolaan anggarannya, itu yang perlu diketahui. Tujuannya, agar Kepala Desa (Kades) di dalam melaksanakan atau membuat perencanaan, tidak salah,” katanya.

Sehingga, tambahnya, di kemudian hari tidak ada Kades, khususnya dari Kabupaten Jombang, harus berurusan dengan hukum. Gara-garanya, ketidak tahunan di dalam pengelolaan anggaran.

“Dari awal, selalu ada kekhawatiran itu. Kalau sampai ada ke tidak mampuan dalam pengelolaan anggaran, sangat amat bahaya. Alangkah baiknya, jika tidak tahu, maka bertanya,” ujar Sadarestuwati.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa inti dari pada membangun desa, itu sama dengan membangun masa depan Indonesia. Karena itulah, yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo, seluruhnya diarahkan pada pembangunan desa.

“Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, angka kemiskinan di kota 3,9% sedangkan di desa 12%. Ini hal yang menyedihkan. Artinya, desa masih memberikan sumbangan dan kontribusi bagi problematika kemiskinan di Indonesia. Makanya banyak orang desa datang ke kota,” ujar Budi Ari.

Karena alasan itulah, tambahnya, dirinya selalu mengatakan kepada Kades di setiap berkunjung ke desa-desa di Indonesia. Selain mengenai penggunaan anggaran, paradigma tentang pembangunan desa adalah bagaimana menjadikan desa sebagai basis produksi nasional. Sehingga, anak-anak muda desa jangan pergi ke kota. Caranya, berikan kesempatan anak-anak muda di desa melalui Bumdes karena akan ada harapan Bumdes akan maju di tangan anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. (azl/sit)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Lumajang Pimpin Apel Kesiapsiagaan

Diterbitkan

||

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi terkait kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi terkait penanggulangan bencana.

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memimpin pelaksanaan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana bersama BPBD Lumajang. Langkah itu dilakukan, sebagai bagian antisipasi terhadap kondisi geografis dan kontur tanah di Lumajang, yang memiliki potensi bencana.

Bupati Lumajang berharap, agar ada sinergitas yang kuat antara semua relawan penanggulangan bencana alam dengan pihak BPBD Lumajang. Sehingga, kesiapsiagaan mengatasi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi, bisa teratasi dengan cepat dan tepat.

“Kesiapsiagaannya mulai dari kemungkinan adanya banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan rumah yang rusak. Itu semua, hari ini kita siapsiagakan. Baik kesiapan dalam menghadapi bencana, juga kesiapan peralatannya,” terang bupati setelah memimpin apel di Lapangan GOR Wira Bhakti Lumajang.

Menyinggung fasilitas dan perlengkapan dalam mengatasi bencana, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa pihak BPBD Kabupaten Lumajang beserta semua tim penanggulangan bencana, sudah memiliki kelengkapan property yang memadai. “Peralatan yang BPBD miliki, saya kira sudah mencukupi,” ujarnya.

Dalam kesempatan apel itu, Bupati juga menyampaikan ucapkan terimakasih terhadap pihak BPBD Kabupaten Lumajang. Utamanya, para relawan kebencanaan yang selalu siap dalam mengantisipasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. (kom/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler